Ternate – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum) Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas pelayanan publik melalui pengembangan inovasi layanan di seluruh sektor. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi dan analisa kinerja yang berlangsung di Ternate, Senin (1/12).
Budi menekankan bahwa masyarakat berhak memperoleh akses yang mudah dan cepat terhadap berbagai layanan, termasuk pelayanan kekayaan intelektual, bantuan hukum gratis, administrasi hukum umum seperti notaris, fidusia, badan hukum, apostille, serta fasilitasi produk hukum daerah Arena Tempur.
“Pembaharuan inovasi pelayanan Kanwil Kemenkum Malut merupakan bagian dari komitmen kita membangun zona integritas, terutama dalam menghadapi kontestasi penilaian WBBM tahun depan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, sejumlah inovasi telah dikembangkan sebagai wujud peningkatan layanan kepada masyarakat. Di antaranya Sistem Informasi Pelayanan Bantuan Hukum (Siperahu), Gerakan Cepat Layanan Kekayaan Intelektual (Gercep Yanki), serta layanan kanal informasi dan pengaduan melalui inovasi Inga-Inga.
Budi menegaskan pentingnya evaluasi rutin terhadap setiap inovasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. “Setiap inovasi harus dilihat lagi progres dan capaiannya, sehingga kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi, melaporkan bahwa layanan bantuan hukum di Maluku Utara telah berjalan efektif dan memberi dampak positif bagi masyarakat, terutama melalui keberadaan pos bantuan hukum di desa dan kelurahan.
Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Irwan Kadir, menekankan bahwa inovasi pelayanan merupakan indikator penting dalam penilaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta langkah menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Inspektorat Jenderal maupun Kemenpan RB.
Rapat evaluasi tersebut juga membahas hasil capaian kinerja Kanwil Kemenkum Malut di bidang administrasi, pelayanan hukum, peraturan perundang-undangan, serta pembinaan hukum.
“Mari kita penuhi seluruh data dukung kinerja dan terus mendorong peningkatan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat,” tutup Budi.
Baca Selengkapnya: https://rooglassreplacement.com.au/eastern-suburbs/